• Februari 2009
    S S R K J S M
    « Jan   Mar »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  
  • Jumlah Pengunjung

    • 140,784 hits

UU BHP; HARAPAN ATAU TANTANGAN?!

Oleh: Jibril Misbahuddin*

Tepatnya pada tanggal 17 Desember 2008 lalu sebuah produk politik dilahirkan oleh para legislator negeri ini (baca: DPR RI) yang kemudian diberi “nama” Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Undang-Undang yang merupakan realisasi dari amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 53 ayat 1 bahwa “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum” ini diharapkan dapat menjadi “nabi baru” yang akan memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pendidikan Indonesia, serta sebagai bentuk koreksi atas pelaksanaan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang sebelumnya telah dijalankan oleh beberapa kampus.
UU BHP menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, baik yang bersifat akademik maupun non akademik, tanpa adanya kooptasi birokrasi. Bukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Pendidikan Nasional, tapi sebagai suatu unit yang otonom dengan memutus sebagian besar rantai birokrasi dan menyerahkan penentuan kebijakan umum dan pengelolaan pendidikan kepada organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum.
Hal ini berarti bahwa Perguruan Tinggi (PT) harus mampu mengelola lembaga dan dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan sekolah/madrasah harus dikelola dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah (MBS/MBM), yang berarti otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Untuk mewujudkan otonomi tersebut, maka satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sekolah atau madrasah serta PT akan otonom bila secara hukum diberi status sebagai badan hukum, yaitu pemilik hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban pendirinya.
Kemunculan regulasi tersebut menimbulkan sejumlah polemik dan kontroversi kritis bahkan penolakan dari kalangan masyarakat, terutama mahasiswa yang peduli dengan dunia pendidikan nasional mulai dari ujung Sumatera sampai pangkal Papua, termasuk di Yogyakarta. Penolakan ini cukup beralasan, berangkat dari besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap mahalnya biaya pendidikan serta akan menjadi legalisasi atas terbukanya kran liberalisasi (neoliberalisme) dan komersialisasi pendidikan atas nama profesionalisme dan “korporasi” yang sudah menjangkit sektor-sektor lain melalui privatisasi. Pemerintah mulai “cuci tangan” dari tanggung jawab membiayai pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945, sehingga kemudahan akses masyarakat miskin atas pendidikan makin kecil.

Liberalisasi dan Diskriminasi
Mereka yang menolak menganggap bahwa pemerintah mulai lepas tanggung jawab dan merestui terjadinya liberalisasi pendidikan. Setiap penyelenggara pendidikan bebas menentukan tarif kepada setiap (calon) peserta didik dengan segala bentuk harga. Ketika kondisi menjadi demikian, praktik komersialisasi pendidikan sangat mungkin terbuka lebar. Sehingga, harga pendidikan dalam konteks seperti ini hanya terjangkau oleh sekelompok anak-anak orang kaya.
Sebaliknya, bagi anak-anak orang miskin, hal tersebut sangat susah didapat. Sebab, penghasilan orang tua mereka sangat pas-pasan, sehingga terancam tidak bisa belajar di bangku pendidikan tinggi dan masa depan pendidikan mereka menjadi suram. Akhirnya, hanya anak-anak orang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan, bermasa depan cerah dan cemerlang, menemukan nasib baik dan menjadi anak-anak yang cerdas. Sedangkan anak-anak orang miskin tidak memiliki hak sama untuk diperlakukan adil dalam mendapatkan pendidikan dengan konsekwensi menjadi orang bodoh, terpinggirkan, terbelakang, dan harus rela hidup dalam kehancuran masa depan.
Dengan demikian UU BHP akan melahirkan pelayanan pendidikan yang diskriminatif dan menciptakan disparitas pendidikan yang sangat jauh dan melebar antara anak-anak orang kaya dengan anak-anak orang miskin. Manajemen lembaga pendidikan akan memakai logika “Siapa pun yang akan mendapatkan pendidikan harus diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki ”. Memperoleh pendidikan tinggi ibarat membeli sayur-mayur di Mall, dan menikmati pendidikan tinggi seakan-akan membeli seorang pelacur cantik kelas bonafide sehingga harus menyediakan dana besar.

Pendanaan Pendidikan
Pelepasan tanggung jawab pemerintah memang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam UU tersebut. Pemerintah mulai mengurangi kewajibannya. Ini terlihat dari pasal-pasal tentang pendanaan pendidikan yang tercantum dalam Bab VI UU BHP yang masih problematis. Ada beberapa catatan terkait pendanaan ini. Pertama, bantuan pendanaan sangat bias dan nuansa dikotomi pendidikan tinggi negeri dan swasta sangat kental. Untuk BHP Pemerintah dan BHP Pemda (BHPP dan BHPPD) yang menyelenggarakan pendidikan menengah misalnya, pemerintah dan pemda menanggung minimal 1/3 dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP); dan menanggung seluruh investasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk mencapai standar nasional. Sedangkan untuk BHP masyarakat (BHPM) pemerintah hanya “memberi bantuan dana” (bukan “menanggung” seperti pada BHPP dan BHPPD).
Kedua, ada ketidakjelasan terkait besaran bantuan dana pendidikan oleh pemerintah untuk BHPM dan BHP penyelenggara program wajib belajar untuk pendidikan dasar, sebagaimana tersurat dalam pasal 44 (1). Ketiga, terdapat ketidakjelasan yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda terkait porsi atau kontribusi biaya operasional yang harus ditanggung oleh peserta didik dan oleh pemerintah dan BHPP. Pada pendidikan tinggi, dikemukakan dalam pasal 41 (7) “Pemerintah dan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 biaya operasional; dan pada pasal 41 (9) peserta didik dikenakan kontribusi maksimal 1/3-nya. Hal ini menimbulkan pertanyaan kalau pemerintah dan BHPP sudah mengalokasikan minimal 1/2 dan peserta didik maksimal 1/3, lantas yang 1/6 siapa yang akan menanggungnya?!.
Keempat, nasib orang miskin yang tidak memenuhi kualifikasi akademik yang tinggi, akan kesulitan untuk menjadi siswa atau mahasiswa. Sebab dalam pasal 46 (1) kewajiban menerima peserta didik baru minimal 20% dari keseluruhan peserta didik baru hanya diperuntukkan bagi WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara finansial. Namun cukup positif pada ayat berikutnya (pasal 46 ayat 2) bahwa “BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang kurang mampu dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik”. Ini kemudian berarti bahwa hanya ada dua pilihan untuk mendapatkan pendidikan: antara memiliki potensi akademik tinggi atau memiliki saldo rekening tinggi (berduit atau cerdas).
Bentuk kewajiban lain yang diperintahkan oleh UU ini adalah lembaga pendidikan swasta yang selama ini berbentuk yayasan, harus dirubah menjadi Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM). Artinya setiap Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan harus merubah akta pendirian, AD/ART, serta kepengurusannya. Padahal, jelas sebuah yayasan diatur dengan tegas melalui Undang-undang yang juga dirancang oleh Pemerintah dan disahkan oleh Legislatif.
Yang menarik dari UU BHP adalah secara tidak langsung mulai mengenyampingkan arti Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Dimana lembaga pendidikan diperbolehkan untuk menjual semua hasil penelitian yang telah dilakukan. Pendidikan dapat dikelola sedemikian rupa sesuai dengan keinginan asal tidak bertentangan dengan undang-undang, dan dipersilahkan kepada BHP untuk mencari dana/usaha seperti lembaga privat lain.
Berkaca kepada realitas kondisi sosial dan ekonomi sekarang, sangatlah tidak tepat diadakannya Badan Hukum Pendidikan. Karena akan semakin menyengsarakan bangsa yang secara ekonomi sedang terpuruk, ditambah dengan ketidakjelasan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah sepertinya sudah mulai kehilangan pegangan. Kemunculan UU BHP tidak lain juga dipicu oleh kondisi ekonomi global, serta tekanan neo-kapitalisme. Sehingga pendidikan pun harus dikomersialkan.
* Penulis adalah mahasiswa jurusan PAI semester V, aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan PAI (BEMJ PAI) sebagai Koordinator Departemen Kajian dan Intelektual.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: