• Maret 2009
    S S R K J S M
    « Feb   Apr »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Jumlah Pengunjung

    • 140,784 hits

“Meningkatkan Kualitas Pengawasan Terhadap Eksekutif”

 

Salah satu fungsi utama badan legislatif atau senat adalah pengawasan terhadap eksekutif atau DEMA juga dalam setiap pengambilan kebijakan ditingkatan birokrasi kampus baik ditingkat Fakultas maupun Universitas. Peran pengawasan ini pada kenyataannya mengalami pasang surut atas kualitas dan kekuatannya. Pada periode sebelum konversi, peran kontrol legislatif kebijakan birokrasi masih mampu dilakukan, sebab dalam setiap pengambilan kebijakan ada dua perwakilan senat yang ikut serta. Sehingga mampu menyuarakan aspirasi mahasiswa secara langsung dalam rapat-rapat pihak birokrasi. Pengawasan terhadap eksekutif/DEMA pun dapat dikatakan efektif, sebab senat mampu memerankan fungsinya sebagai legislatif. Sehingga eksekutif dapat menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan amandemen SI.

 

Pada awal konversi, legislatif sangat kuat, sehingga mampu memberikan fungsi pengawasannya secara maksimal dan bahkan dalam beberapa kasus dianggap berlebihan. Hubungan legislatif dan birokrasi sering penuh konflik. Legislatif beberapa kali berusaha menunujukkan otoritasnya, misalnya pembatalan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang syarat dengan pungutan liar dari lokasi, advokasi dalam penerjunan relawan gempa 27 Mei 2007, juga advokasi dalam penempatan Student Center (SC). Pada perkembangannya, kekuatan pengawasan legislatif terhadap eksekutif melemah lagi bersamaan dengan naiknya calon-calon produk UIN. Sehingga tak mampu hanya untuk membangun pondasi awal, yaitu sebuah kegagalan dalam membangun kepengurusan ditubuh senat universitas. Elgiasltif pun melenggang dengan sendirinya.

 

Keadaan yang seperti itu dapat membawa dampak yang buruk. Para eksekutif tidak akan patuh lagi terhadap apa yang dikatakan oleh legislatif dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, karena yang dapat memberikan sanksi kepada eksekutif hanyalah birokrasi. Dengan demikian, apabila legislatif mendapatkan kenyataan bahwa eksekutif melakukan penyimpangan atas rencana yang disepakati bersama, legislatif hanya dapat memberikan peringatan-peringatan maupun saran-saran untuk perbaikan saja. Apakah saran dan peringatan legislatif tersebut diperhatikan atau tidak, tidak ada sanksi mengikat dari legislatif.

Dominasi eksekutif maupun dominasi legislatif dalam kehidupan student goverment telah terjadi dan kedua-duanya tidak menguntungkan publik, yang pada dasarnya pemberi mandat mereka. Melihat kenyataan ini, maka perlu dicari satu model pengawasan legislatif terhadap eksekutif yang efektif, tanpa terjadi saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya.

Sampai sekarang senat belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif dengan efektif. Ada beberapa fakta yang menghambat dan mempersulit pemenuhan peran pengawasan oleh senat. Pertama, DEMA memiliki dana dan sumber daya yang sangat tinggi dibandingkan senat. Demikian, untuk senat akses terhadap informasi dan dukungan dari para dosen agak terbatas. Akan tetapi, tanpa informasi yang lengkap sulit melaksanakan pengawasan yang efektif. Kedua, dana senat ditentukan oleh KMF atau KMU. Pada umumnya eksekutif masih sangat dominan dan DEMA belum dapat menjalankan fungsi pengawasan sepenuhnya.

Selama ini, DEMA memang terlihat sering terlalu disibukkan dengan gejolak di internal kelopok atau parpol, saat akan mengambil keputusan. Akibatnya, pengambilan keputusan cenderung menjadi lambat, penuh kompromi, dan berorientasi pada usaha untuk lebih menyenangkan parpol atau kelompok sendiri dan bukan memecahkan masalah mahasiswa. Sebagai contoh, biaya yang harus ditanggung mahasiswa kini lebih mahal, akan tetapi tidak ada usaha baik dari DEMA maupun senat untuk memperjuangkan hak mahasiswa miskin yang ingin dapat mengenyam kuliah.

Sejarah demokrasi di UIN Sunan Kalijaga nampaknya tidak membuat kalangan politisi mahasiswa berpikir untuk merubah sistem yang ada. Jumlah parpol yang sangat banyak (sekarang mencapai 12 parpol) dalam kenyataannya tidak mampu memberikan sumbangsih terhadap deokrasi di UIN Sunan Kalijaga, hanya sebatas mampu mewarnai. Itu terlihat dengan banyaknya jumlah parpol akan tetapi hanya beberapa saja yang mampu mendaftarkan calonnya untuk ikut dalam kontes PEMILWA. Disamping itu parpol juga tidak mampu melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun kebijakan yang diambil oleh rektorat atau dekanat. Banyak parpol ternyata tidak terlalu efektif dalam membangun demokratisasi di UIN Sunan Kalijaga. Ini terlihat, misalnya, saat PEMILWA 2007. Meski pemilu yang diikuti lebih dari 10 parpol dan ratusan pemilih itu disebut amat demokratis, tetapi anggota badan legislatif baik tingkat Universitas maupun Fakultas yang terpilih dalam proses itu ternyata tidak lebih hanya berasal dari dua parpol. Sedang parpol yang lainnya kosong. Bahkan SEMA-U tidak terbentuk sampai akhir masa kepengurusan.

Situasi itu menyebabkan Presiden (Abbas Firdaus Basuni) mengeluarkan dekrit dan membentuk tim ad hoc guna melaksanakan Sidang Istimewa sebagai langkah awal pelaksanaan PEMILWA. Dengan agenda antara lain pembahasan AD/ART KBMU, aturan parpol dan aturan PEMILWA.

Masalahnya, penyederhanaan parpol itu sekarang dipandang sebagai suatu hal yang mustahil. Sebab, kini paradigma yang sudah terbangun dikalangan politisi UIN Sunan Kalijaha adalah semakin banyak parpol semakin kuat. Padahal teori itu sekarang sudah basi! Seolah kita tidak pernah berjalan kedepan, hanya jalan ditempat. Seolah demokrasi multi parpol adalah harga mati sebuah demokrasi. Padahal demokrasi juga bentukan dari politisi terdahulu.

Dalam isu yang berkembang dikalangan mahasiswa kritis pada umumnya masih melihat parpol sebagai institusi yang hanya untuk mengejar kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Ideologi parpol yang paling menonjol adalah pragmatisme untuk berkuasa.

Pragmatisme ini terlihat jelas, misalnya, dalam pemilihan DEMA, ketua BEM-F, ketua BEM-J. Sejumlah parpol yang berkoalisi di satu jurusan dapat bertarung di jurusan lain. Parpol yang seharusnya juga menjalankan fungsi kaderisasi dapat mendepak kadernya yang sudah berjuang bertahun-tahun dan mendukung calon lain yang hanya karena berdasarkan survei diyakini lebih berpeluang memenangi PEMILWA atau parpol  yang tidak empunyai kader mau mencuri kader partai lain, karena kader partainya dianggap tidak mempunyai nilai tawar.

SENAT yang sekarang harus yakin melangkah jangan ragu untuk menerapkan sistem politik yang berlandaskan pada karakter oposisi. Hal ini tidak lain untuk mengembangkan proses politik yang bersifat check and balances antara DEMA dan senat, terkait dengan semakin dinamisnya hubungan legislatif dan eksekutif. Itu semua harus senat lakukan guna mewujudkan Good Student Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga.

Oposisi yang perlu dikembangkan oleh senat adalah oposisi yang bersifat loyal bagi kepentingan mahasiswa dan sama sekali bukan bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan DEMA. Bila tujuan ini yang akan dilaksanakan malah akan kontraproduktif.
Oposisi dalam konteks kepentingan mahasiswa adalah sikap oposisi yang selalu mengedepankan kritik dengan disertai alternatif kebijakan bagi DEMA jika dianggap bahwa pada tingkat lapangan telah terjadi penyimpangan. Sebaliknya, juga oposisi yang dikembangkan ini dapat menjelma menjadi dukungan secara konstruktif terhadap kebijakan DEMA, apabila kebijakan yang diambil dianggap sejalan dengan aspirasi atau tuntutan dan kebutuhan mahasiswa.

SENAT harus menegaskan rangkaian kewenangan di tangan legislatif dengan segala hak dan kewajibannya, harus semakin mampu dijalankan secara efektif agar tidak terjadi suatu kondisi yang justru menunjukkan proses politik saling berbenturan tanpa tujuan. Eksekutif jangan sampai merasa terhalang untuk kelancaran menjalankan program kerjanya.

Karena itu, tugas berat di pundak para legislator yang berpikir intelektual adalah memaksimalkan proses politik pemilu sekarang ini untuk mencapai paling tidak titik awal dalam membangun demokrasi di UIN Sunan Kalijaga.

Terhadap pertarungan antar kelompok yang berkepentingan yang menganggap apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran untuk mencapai sebuah demokrasi justru membuat konstituen partai menjadi bingung. Disatu sisi ada himbauan untuk tidak ikut serta dalam pesta demokrasi PEMILWA, tapi disisi yang lain mereka juga ikut mendaftar dalam pencalonan. Sungguh ironi politik yang menunjukkan mereka belum mampu kaffah. Senat sebagai representasi mahasiswa seharusnya cepat tanggap terhadap isu yang berkembang di dalam wilayah peerintahannya. Agar mahasiswa yang tidak memblok tehadap salah satu partai tidak menjadi buih dalam lautan yang selalu terombang-ambing oleh isu parpol tertentu. Sehingga, terhadap gerakan reformasi yang gegap gempita dan riuh, niscaya mahasiswa kini cuma merasakan pertengkaran tak ada habisnya di antara mereka. Masing-masing pihak, celakanya, selalu mengatasnamakan reformasi dan gerakan moral prodemokrasi, atas nama kebenaran. Jadi orang dan sebenarnya juga interest group, masih saja berlomba berteriak bahwa dirinya lebih suci dari orang lain.

Gambaran pergulatan nilai dan etika politik seperti itulah muncul dalam dunia politik di UIN Sunan Kalijaga. Semua itu terjadi disinyalir karena adanya kekecewaan dari kelompok kecil yang selalu kalah dalam perebutan suara di kalangan mahasiswa.

 

Disusun oleh :

Nama               : A b a s

Utusan              : Partai Rakyat Merdeka

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: